Banda Aceh – Komando Distrik Militer 0101/Kota Banda Aceh mengelar Pembinaan Komunikasi (Binkom) cegah konflik sosial dan peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah Konflik Sosial di wilayah Kodim 0101/KBA.
Kegiatan yang melibatkan seluruh komponen baik itu pemuda, generasi milenial serta tokoh masyarakat dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar,
Dalam kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Waas Intel Kasad Bidang Jemen Intel, Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva S.I.P., M.Han. yang berlangsung di Anjong Mon Mata, kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, Rabu (15/11/2023).
Untuk itu, Ia meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Dan selalu bekerjasama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama di Aceh,” pintanya.
Brigjen Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menambahkan, kegiatan ini diharapkan bukan hanya sekedar sebuah program, tetapi harus ada dukungan timbal balik untuk membangun satu visi misi dan menyamakan persepsi dalam satu Bhineka tunggal ika (Berbeda beda tetapi tetap satu) untuk mencegah segala konflik yang terjadi.
“Maka, mari kita bersama-sama untuk menjaga kedamaian dan Ketentraman di Provinsi Aceh. Sehingga ke depan, negara Indonesia semakin maju dan menjadi negara yang terhormat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin SE MSi mengungkapkan terima kasih kepada Dandim 0101/KBA yang telah melaksanakan pembinaan komunikasi (Binkom) cegah Konflik Sosial di kota Banda Aceh dan kegiatan Ini sangat positif secara khusus sebagai kota tua yang telah berusia 818 tahun.
“Alhamdulillah, hingga saat ini kondisi kota Banda Aceh sangat kondusif, hingga proses pembangunan berjalan dengan lancar,” katanya.
Bersyukur berkat kerja keras Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh serta berkat dukungan dari semua komponen masyarakat, Banda Aceh tidak termasuk dalam daerah yang memiliki kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum(pemilu) 2024 berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu).
“Namun, bukan berarti Banda Aceh bebas dari potensi konflik sosial. Makanya penting sosialisasi toleransi antar umar beragama, demi mencegah konflik sosial,” sebut Amiruddin.
Selain itu, pencegahan Konflik sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab moral.
“Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah strategis, untuk menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif dan terjaga,” ungkap Amiruddin.
